Jadi Petani Bali, Dibanggakan, Bukan Kebanggaan

Hari ini aku dapat artikel ini dari Balipost. Sangan menarik dan rasanya mewakili kebanyakan petani Bali.

I just want to say that my father is a farmer, my mother is a farmer, and I am proud be the son of a farmer.

Jadi Petani Bali, Dibanggakan, Bukan Kebanggaan

Subak jadi kebanggaan Bali. Subak juga sering ''dijual'' untuk memperkenalkan Bali di mancanegara. Tetapi pernahkah disinggung bahwa krama subak -- petani -- kini sudah tak berdaya di balik nama besar itu. Pernahkah pula ''diperkenalkan'' bahwa subak di Bali kini menghadapi krisis air. Mengapa dua hal itu sering disembunyikan demi kebanggaan semu di balik nama besar; subak!

HIDUP petani memang sederhana, sesederhana pemikirannya. Mereka setia bertahan dengan segala keterbatasan. Meskipun seringkali penghasilan dari pekerjaan bertani kurang untuk menutupi biaya dapur.

Keluh kesah Wayan Dapur, Pekaseh Subak Canggu, barangkali bisa menyuarakan betapa getirnya hidup sebagai petani saat ini. Tingginya biaya pupuk, bibit, dan obat-obatan memang menjadi permasalahan klasik yang dihadapinya. Namun yang paling terasa menyusahkan para petani sekarang adalah tak lancarnya air irigasi.

Keinginan mereka yang utama, mendapat air yang cukup untuk irigasi sawah mereka. Setelah kebutuhan air tercukupi barulah mereka memikirkan bantuan lain dari pemerintah seperti subsidi benih padi dan pupuk.

Lelaki yang masih tampak energik di usia senjanya itu mengatakan kekurangan air irigasi merupakan persoalan cukup berat bagi petani, khususnya di Canggu.

Lantas, bagaimana keseharian para petani ini? Seolah menegaskan bahwa kesejahteraan para petani memang jauh di bawah standar. Wayan Dapur mengaku hidup sebagai petani memang sulit dan tidak dapat dibanggakan. Dia tidak memungkiri pendapatan petani seringkali tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan.

Wayan Dapur mengaku terang-terangan, hidup sebagai petani itu melarat. Banyak petani tidak mampu bertahan apabila hanya mengandalkan hidup sebagai petani. Karena itu banyak petani yang mengontrakkan tanahnya untuk dibangun vila. Banyak juga petani yang bekerja sebagai tukang bangunan, berjualan, menjadi nelayan dan peternak. ''Yang penting bisa bertahan hidup dan mendapat tambahan penghasilan,'' imbuhnya.

Hal serupa dikatakan Si Putu Widya (65) dan Nyoman Sudana (42), warga Banjar Pande, Sempidi, yang mengaku punya sawah tidak lebih dari 20 are. Mereka mengaku biaya operasional yang dikeluarkan cukup besar, sedangkan pendapatan sebagai petani tidak seberapa. ''Jangan mengharap dapat untung dari bertani. Hasilnya hanya cukup untuk biaya makan sehari-hari. Tidak bisa untuk membiayai anak sekolah dan memperbaiki rumah,'' ujarnya.

Alami Penurunan

Berdasarkan data Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Bali, luas lahan sawah di Bali periode tahun 1996-2006 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,92% per tahunnya. Jika pada tahun 1996 luas lahan sawah di Bali 88.830 ha, maka di tahun 2006 luas lahan berkurang menjadi sekitar 80.997 ha.

Penurunan luas lahan sawah bahkan mengalami indikasi penurunan yang cukup tajam di wilayah Kota Denpasar, yaitu sebesar 2,64% per tahun. Pada tahun 1996, Denpasar memiliki lahan sawah seluas 3.552 ha, sementara pada tahun 2006 sebesar 2.717 ha. Dalam hal ini Denpasar mengalami penurunan luas lahan paling parah di Bali, disusul Jembrana (2,35%).

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Statistik Produksi BPS Propinsi Bali Agung Raharjo, Senin (8/10) kemarin. Terkait tentang jumlah petani gurem atau petani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 ha, Agung mengatakan justru terjadi kecenderungan peningkatan tiap tahunnya. Tanpa menyebut jumlah yang pasti, ia menyebutkan kecenderungan peningkatan itu ada kaitannya dengan penurunan luas lahan sawah itu sendiri.

Sementara itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali Prof. Dr. Nyoman Supartha, M.S. Senin kemarin mengatakan, persoalan dalam usaha pertanian bukan hanya menyangkut produksi, juga pascapanen. Namun karena modal yang terbatas, saat ini petani hanya mampu berproduksi sehingga kehidupannya tak maju-maju.

Lalu bagaimana kebijakan yang diambil pemerintah daerah untuk memajukan sektor pertanian. Adakah upaya itu hanya pemanis bibir? Bisa jadi hal itu benar adanya, kalau kita lihat anggaran untuk sektor pertanian masih sangat kecil. Bagaimana kondisi yang sebenarnya, akan dibahas pada laporan Rabu besok pada halaman yang sama. (tim BP)